Adapun homestay masih ada 1.480 kamar di spot utama homestay seperti Mandalika, Lingsar Suranadi 315, Sembalun 66, Tetebatu 39 deuro 2020 betting tipsan Senaru 44. Untuk camping ground karena baru proses persiapan sehingga relatif masih kosong potensial 2.600. Untuk bungalow masih ada 835 kamar di Gili Tramena 705, Vila 515 di Gili Tramena dan Sembalun 93 dan Jerowaru 22 Tetebatu sampai Labuhan Haji 14.
Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBKEPESERTAAN BPJS Kesehatan menjadi syarat transaksi jual beli tanah di seluruh Indonesia. Aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 itu harus diimplementasikan pada 1 Maret 2022 mendatang.Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Aeuro 2020 betting tipsnas Maruf mengungkapkan, bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan iuran masih harus membayarkannya.
Ia menegaskan, aturan mengenai denda pelayanan masih sama dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.Baca juga:DPR Minta Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan PertanahanDenda layanan berlaku kalau mengakses rawat inap di rumah sakit paling lama 45 hari dari kartu diaktifkan kembali. Selama itu gak terpenuhi, gak ada denda layanan, kata Iqbal saat dihubungi, Selasa (22/2).euro 2020 betting tipsBerdasarkan Perpres 64 taun 2020, denda pelayanan merupakan sanksi yang diterima peserta JKN-KIS karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.Besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan sejumlah ketentuan, yakni jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Selain itu, besaran denda paling tinggi Rp30 juta.
Dengan catatan, denda hanya berlaku jika peserta memerlukan pelayanan rawat inap, tegas Iqbal.mESKI BEGITU, Iqbal menegaskan, BPJS Kesehatan telah memiliki program rencana pembayaran iuran bertahap (Rehab) bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) untuk dapat membayarkan iuran secara bertahap.Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBSETELAH viral dan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, DPRD Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya memutuskan membatalkan pembelian handphone bagi anggota dewan yang menelan anggaran Rp1,085 miliar.
Menanggapi berita yang muncul terkait pengadaan smartphone, maka kami pimpinan DPRD mengintruksikan ke Setwan (Sekretariat DPRD) anggaran tersebut dibatalkan, kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Selasa (22/2).Tedy mengakui usai anggaran itu viral, ia banyak mendapat desakan dari berbagai pihak. Akhirnya, pimpinan DPRD Kota Bandung memutuskan anggaran pengadaan ponsel sultan itu batal dilakukan.Tentunya kami di DPRD mendengar, kami dapat masukan dari beberapa fraksi mengenai permasalah ini. Kami ucapkan terima kasih atas berbagai masukannya, Insya Allah kami masih komitmen bekerja untuk kepentingan masyarakat, ujarnya.Menurut Tedy nantinya dewan akan membahas mau digunakan dan untuk dialihkan untuk apa anggarannya. Tedy memastikan, usai anggaran itu dibatalkan, pagu anggarannya akan dialihkan bagi kepentingan masyarakat Kota Bandung. Namun, ia belum bisa memastikan seperti apa teknis yang dilakukannya nanti.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Bandung menjadi sorotan. Pasalnya, lembaga legislatif ini berencana membeli 47 smartphone dengan total pagu anggaran Rp1.085.648.300.Rencana tersebut tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), Senin (21/2), dengan nama paket pengadaan smartphone dan kode 31161257.
Bila dirinci, setiap anggota DPRD akan mendapat ponsel sultan seharga Rp23.085.106 per unit. Sontak, rencana pengadaan ini pun langsung disorot tajam dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga aktivis antikorupsi di Kota Bandung. (OL-15)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBLAHIRNYA Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan pekerja rentan ke dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam waktu dekat akan segera terealisasi. Hal itu terungkap saat Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Muhammad Zuhri di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (16/2).Dalam pertemuan itu, Rusdy mengatakan bahwa akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) guna melindungi pekerja rentan di daerahnya. Menurutnya, jika melalui program Jamsostek, seluruh pekerja di wilayahnya akan terjamin dan terlindungi secara sosial ketika terdampak risiko pekerjaan.Dirinya melanjutkan, selain wajib melindungi pekerja rentannya, pemerintah daerah juga dapat membayarkan iuran program Jamsostek sesuai mekanisme Perda yang dibuat. Kita sharing saja, sekarang kan jaman kolaborasi, nanti (ditentukan) provinsi (bayar) berapa, kabupaten berapa, tegas Rusdy.Baca Juga:Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Awasi Kebijakan serta Manfaat JKP dan JHTMenanggapi apa yang disampaikan Gubernur Rusdy, Muhammad Zuhri mengapresiasi langkah-langkah yang telah disiapkan dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja di wilayah Provinsi Sulteng. Dari beberapa bupati yang saya temui, rata-rata telah menyambut baik rencana program untuk dituangkan ke dalam Perda Kabupaten. Program ini sejalan dengan fokus pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan, jelas Zuhri.Pertemuan dengan Gubernur Sulteng ini merupakan akhir dari kunjungan kerja Zuhri menemui para kepala daerah di wilayah Provinsi Sulteng. Kunjungan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Februari 2022 itu membawa misi meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara BPJAMSOSTEK dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Beberapa kepala daerah yang ditemui Zuhri dalam kunjungannya antara lain Gubernur Sulteng, Bupati Banggai Luwuk yang sekaligus melakukan pembukaan kegiatan Napak Tilas Gerak Jalan Patriotik di Kabupaten Banggai Luwuk, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Tojo Una Una, Bupati Poso dan Bupati Parigi Moutong.
Sekali lagi kami tentu mengapresiasi seluruh pimpinan daerah di Provinsi Sulteng atas komitmennya, ini adalah contoh baik, dan saya berharap, ini bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di wilayahnya masing-masing, sambungnya.Zuhri melanjutkan, dengan kunjungannya ke beberapa daerah ini, dirinya akan langsung mengetahui apa-apa yang menjadi kendala sekaligus tantangan ke depan pemda dalam melindungi pekerja di Provinsi Sulteng.Sinergi yang baik dengan pemda ini kita harapkan terus berlangsung, sehingga apa yang menjadi harapan kita, harapan Bapak Presiden Joko Widodo, yakni pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud, pungkas Zuhri. (RO/OL-10)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBKEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan tiga orang saksi kasus dugaan korupsi satelit dicegah ke luar negeri sampai 6 bulan. Upaya itu dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Tiga saksi yang dicegah ke luar negeri adalah Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial AW, konsultan teknologi sekaligus mantan Dirut PT DNK berinsial SCW, serta warga negara Amerika Serikat berinisial TAVDH.Keputusan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 18 Februari 2022 selama 6 bulan, ujar Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (22/2).
Menurutnya, pencegahan para saksi ke luar negeri ditujukan untuk mempermudah proses penyidikan dan pemeriksaan. Dan apabila suatu saat dilakukan pemanggilan, ketiganya tetap berada di Indonesia, tandas Leonard.Diketahui, saat ini proses penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur itu sudah ditangani secara koneksitas. Kasus yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012 sampai 2021 itu mulanya diusut oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus).
Baca juga: Angin Prayitno Beli Tanah Pakai Identitas Orang LainDalam perkembangannya, penyidik menemukan indikasi kuat keterlibatan unsur sipil dan militer sebagai pihak yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, Burhanuddin memutuskan agar penyidikan dilanjutkan oleh penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil). (OL-4)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBMulai Hari Ini, Transjakarta Hapus Rute Puri Beta-Blok M dan Puri Beta-Pancoran Barat PT TRANSJAKARTA menutup rute 13A jurusan Puri Beta-Blok M dan rute 13B jurusan Puri Beta-Pancoran Barat. Keputusan itu diambil PT Transjakarta berlaku mulai Selasa (22/2).Kepada para pelanggan dari kedua rute tersebut dapat menggunakan layanan Transjakarta rute 13C (Puri Beta-Dukuh Atas) yang telah dimodifikasi. Hal itu dikutip dari akun Instagram @pt_transjakarta, Selasa (22/2).PT Transjakarta tidak menjelaskan penyebab penutupan dua rute tersebut.Namun mereka mengatakan bahwa penumpang bisa menggunakan rute 13C sebagai alternatif saat rute 13A dan 13B tidak lagi beroperasi.
Berikut modifikasi terbaru rute 13C:Berangkat
Puri Beta - Jl HOS Cokroaminoto - Jl Ciledug Raya - Jl Kebayoran Baru - Jl Kyai Maja - Jl Trunojoyo - Jl Wolter Monginsidi - Jl Kapten Tendean - Jl Gatot Subroto - Jl Jenderal Sudirman - Dukuh Ataskembali.
Jl Jendral Sudirman (putar balik Bundaran HI) - Dukuh Atas - Jl Jendral Sudirman - Jl Gatot Subroto - (putar balik Pancoran) - Jl Kapten Tendean - Jl Wolter Monginsidi - Jl Trunojoyo - Jl Kyai Maja - Jl Kebayoran Baru - Jl Ciledug Raya - Jl HOS Cokroaminoto - Puri Beta. (OL-4)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBPERSOALAN harga minyak goreng yang melambung dan kelangkaan stok juga terjadi di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Bahkan, harga minyak goreng di wilayah tersebut kembali naik.
Pantauan Media Indonesia di Pasar Inpres Manonda Palu, untuk minyak goreng kemasan satu liter sulit ditemukan. Ketika ada stok minyak goreng, pedagang menjual dengan harga Rp22-23 ribu per liter.Yang ada stok sekarang ukuran minyak goreng dua liter. Untuk harga Rp45 ribu, tutur salah satu pedagang, Andi Manan, saat ditemui, Selasa (22/2).Baca juga:Sri Sultan Minta PenimbunMinyak GorengDitangkapMenurut Andi, tidak ada stok minyak goreng yang masuk ke pasar dalam tiga hari terakhir. Minyak goreng ukuran satu liter itu langka, karena sudah dua minggu tidak ada pasokan masuk ke pasar, jelas Andi.
Adapun pedagang lainnya, Muksin, menyebut harga minyak goreng saat ini belum kembali normal atau mengikuti HET pemerintah, yakni Rp14 ribu per liter. Pasalnya, harga pembelian pedagang di tingkat distributor masih tinggi.Kalau harga di distributor sudah turun, pasti harga pedagang juga turun, ujar Muksin.(OL-11)
Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBMARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Menurut juru bicara Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Kombes Hendra Rochmawan, hal itu merupakan bentuk penyempurnaan rugulasi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Diketahui, inpres tersebut ditujukan kepada 30 kementerian/lembaga, termasuk Polri.
Instruksi yang diberikan kepada Kapolri adalah untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK, adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, ujar Endra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/2).Bila mencermati instruksi di atas, maka instruksi tersebut meliputi semua pelayanan regiden ranmor, sambungnya.
Baca juga: Lokasi Gerai SIM Keliling di Jakarta Senin IniEndra mengatakan kebijakan baru pemerintah itu harus dipahami dan didukung oleh masyarakat. Polri meminta agar keinginan pemerintah dipandang sebagai upaya membangun semangat persatuan, kesatuan, serta kebersamaan bagi warga, yakni wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.Untuk mendukung program tersebut, Polri akan menyempurnakan regulasi, khususnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regiden Ranmor. Endra juga menegaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan kebijakan baru itu kepada masyarakat.(OL-5)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBDEWAN Masjid Indonesia (DMI) menanggapi surat edaran dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait peraturan penggunaan speaker masjid dan musala. Peraturan tersebut dinilai lebih menekankan kesyahduan dalam menggunakan pengeras suara.
Tidak adanya larangan mengenai syiar keagamaan. Justru lebih untuk membuat suara yang keluar dari speaker ini menambah tingkat kesyahduan, ujar Sekretaris Jendral DMI Imam Addaruqutni saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (22/2).Imam juga tidak menampik adanya potensi kontroversi dalam surat edaran Kemenag tersebut. Terlebih, penggunaan pengeras suara dalam masjid merupakan tradisi yang sudah menjadi sub kultur di masyarakat.
Baca juga:MUI Anggap Aturan Pengeras Suara diMasjidTerlalu KakuKomunikasi ini terus dilanjutkan menyangkut penggunaan speaker. Pro dan kontra pasti ada, imbuhnya.
Menurutnya, peran DMI dalam hal ini bisa membantu mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Terlebih di kota besar, yang memiliki ratusan bangunan masjid. Di Jakarta misalnya, berdasarkan catatan DMI, terdapat sekitar 4000 masjid. Sehingga, diperlukan aturan khusus untuk bisa saling menghargai satu sama lain.Hal ini kadang-kadang berkaitan dengan kesyahduan dan juga memengaruhi produktivitas kerja. Mudah-mudahan masyarakat merespons secara positif, pungkas Imam.
